Rakyat Kuasa - Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) bersama Warga Kampung Susun Bayam dan berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara pada, Jumat, 8 Maret 2024.

FPPI turun aksi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2024.

Aksi demonstrasi ini dilaksanakan dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Aksi peringatan IWD 2024 oleh FPPI menjadi rangkaian perjuangan rakyat menegakkan kembali demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat.

Sari Wijaya, Ketua Umum Pimpinan Nasional FPPI menegaskan, "kondisi warga Kampung Susun Bayam saat ini adalah bukti nyata kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pemerintah. Sebab terlunta-lunta tanpa kejelasan, warga terpaksa harus menduduki bangunan gedung Kampung Susun Bayam. Alih-alih mereka diajak berdialog untuk mencari solusi, Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakpro malah mengabaikannya. Tidak berhenti disitu, PT. Jakpro malah mengkriminalisasi warga yang ingin pulang ke rumah yang menjadi haknya. Jahatnya lagi, PT. Jakpro menutup akses listrik, air dan sarana ibadah di gedung Kampung Susun Bayam yang mereka tempati. Sehingga warga harus swadaya menggunakan genset untuk membangkitkan listrik dan menyuling air dari got untuk kebutuhan air sehari-hari," imbuh Sari Wijaya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FPPI, Muh Ma'sum Yusron mengatakan, Kronik bobroknya demokrasi hari ini sudah tidak bisa dipandang remeh. Kondisi ini mulai nampak jelas ketika banyak sekali peraturan kebijakan yang dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengatur berbagai kebijakan sesuai kepentingan pragmatisnya sendiri.

"Tidak segan-segan, bahkan seorang Presiden pun turut menginjak-injak demokrasi. Upaya terselubung Joko Widodo dalam penetapan hingga pemenangan anak sulungnya Gibran bersama Prabowo Subianto, jelas menunjukkan tidak adanya moral dan etika seorang penjabat Kepresidenan dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis," tegas Yusron kepada Voicesulawesi.com.

Yusron menambahkan, demokrasi sudah saatnya harus diselamatkan kembali. Penyelamatan itu harus dilalui dengan cara yang tidak mudah, yakni dengan mengadili Jokowi karena telah menginjak-injak demokrasi.
Berikutnya, penyelamatan demokrasi harus dilaksanakan dengan jalan merebut kuasa rakyat atas sumbu-sumbu sosial ekonomi budaya hingga politik. Rakyat harus mengambil alih pengaruh dalam dinamika penyelenggaraan negara masyarakat, dari tangan oligarki dan rezim pemerintahan pembunuh demokrasi.

Bersama Rakyat Merebut Kuasa dari Tangan Oligarki dan Pemerintahan Hipokrit. Dalam aksi IWD 2024 ini, FPPI tidak sekedar menyuarakan isu nasional. Bahkan FPPI turut mengajak Warga Kelompok Tani Kampung Susun Bayam Madani yang sampai saat ini masih bersengketa dengan Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) terkait hunian Kampung Susun Bayam (KSB).

Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani adalah korban dari hipokritnya pemerintah tingkat provinsi DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (PT. Jakpro).
Berbagai proses perencanaan Kampung Susun Bayam hingga penyerahan simbolik kepada warga calon penghuni telah warga ikuti. Namun sampai saat ini, warga tidak lekas diberi kunci unitnya masing-masing maupun draft ketentuan menghuni Kampung Susun Bayam.

Sementara itu, Furkon, selaku ketua Kelompok Kampung Bayam Madani, menyatakan, "kami bersama FPPI menyampaikan aspirasi hari ini dengan harapan bahwa Pemrov DKI Jakarta dan PT. Jakpro segera menyediakan kami ruang dialog bersama," jelas Furkon.

Selanjutnya Bu Diah, selaku perwakilan perempuan Kampung Susun Bayam berpandangan, persatuan gerakan dalam merebut hak-hak warga negara harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, Ia bersama warga lainnya terlibat dalam aksi FPPI bersama dengan organisasi masyarakat lainnya.

"Kami ingin berpartisiapsi dalam aksi hari perempuan internasional ini, karena kami adalah korban kekerasan dan kesewenang-wenangan selama polemik Kampung Susun Bayam ini," curhat perempuan bernama Diah.

Aksi IWD 2024 ini diwarnai dengan aksi simbolik di akhir sesinya. Massa aksi memasukkan poster tuntutan ke dalam kotak suara dan menandai tangannya dengan tinta merah sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia.(*)