Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) memperingati Hari Tani Nasional 2024 dengan beberapa kegiatan, Ngariung Warga bersama korban penggusuran, Kampung Bayam dan Pancoran Buntu 2. Selanjutnya, FPPI juga turut serta dalam Aksi Massa bersama Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) di depan Kantor Kementerian ATR BPN.

Menyambut Hari Pangan Sedunia, pada 16 Oktober 2024 mendatang, FPPI bersama organisasi lain dalam Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) mengadakan pertemuan bersama untuk mengawal Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga yang tengah disempurnakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, (5/10). Koordinator KNPK, Muhammad Nur Uddin menyatakan KNPK merupakan koalisi yang terdiri 13 organisasi petani, nelayan, pendamping desa, pembela HAM dan peneliti yang selama ini mengawal dasawarsa pertanian keluarga.

“Sepanjang pertemuan bersama, KNPK menemukan berbagai permasalahan yang menghambat implementasi dan optimalisasi pertanian keluarga reforma agraria, pangan, pertanian, perikanan, dan perempuan perdesaan,” tutur Muhammad Nur Uddin.

Nur Uddin menambahkan, permasalahan tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintahan baru untuk memberikan solusi dan menjadi materi penyempurnaan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga. Seharusnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas segera menyelesaian penyempurnaan RAN Pertanian Keluarga, sekaligus memasukan agenda pertanian keluarga dalam RPJMN pemerintahan baru.

Selain itu, perwakilan Bina Desa, Dwi Astuti pertanian keluarga adalah aktor kunci transformasi sistem pangan, untuk menjawab permasalah krisis pangan, air, dan energi. Selain itu seharusnya perempuan diberikan peran utama dalam sistem pertanian ini, khususnya dalam Pertanian Keluarga. Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengatakan, sebagai bangsa maritim nelayan adalah aktor utama ketersediaan pangan bergizi, untuk itu perlu perlindungan dan pembèrdayaan.

Sementara menurut Gunawan, Penasehat Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), peraturan perundangan di Indonesia sudah cukup memadai untuk melaksanakan reforma agraria, kedaulatan pangan, perlindungan dan pemberdayaan subjek pertanian keluarga seperti petani, peternak, pèramu, penggembala, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, urban farming dan lainnya.

Yusron Maksum, Sekjend FPPI Nasional sebagai perwakilan organisasi pemuda memandang bahwa, regenerasi petani juga menjadi pekerjaan rumah bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Padahal saat ini di berbagai daerah terancam krisis pangan.

“Maka Pertanian Keluarga adalah satu-satunya siasat berdaulat pangan sejak dari keluarga,” tutup Yusron.